SIPLah, e-Katalog Sekolah Raih Penghargaan KPK

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen Kemdikbud, Ainun Na’im, menyampaikan “SIPLah mendapatkan apresiasi yang baik. Mengingat, katalog elektronik (e-katalog) dan marketplace untuk pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen yang rawan terhadap korupsi,” Dalam siaran pers, Minggu (30/8/20).

Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual pada 26 Agustus lalu dalam sebuah acara Program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) Tahun 2020 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pengembangan sistem informasi SIPLah dibuat untuk memberi kebebasan kepada kepala sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka mendapatkan kebebasan untuk mengelola dananya sendiri sehingga dapat merealisasikan rencana kerja anggaran sekolah

“Supaya transparan, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Selain cepat, prosesnya juga dapat dipertanggungjawabkan,” Tambah Ainun.

Sebagai informasi, SIPLah dikembangkan sejak Juni 2019 untuk menghilangkan transaksi pembayaran tunai.  Prosesnya yang cepat mudah, dan aman membuat seluruh transaksi tercatat rapi. SIPLah mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan program pendidikan.

SIPLah menjadi salah satu komitmen Kemdikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Sekolah bisa belanja melalui sistem secara online. Sementara itu, pelaku usaha dapat mendaftarkan produk ke dalam sistem SIPLah. Dengan demikian akan tercipta ekosistem pengadaan barang/jasa yang baik.

Di sisi lain Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan bahwa penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan menjadi sebuah instrumen yang sangat tepat sekali dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.

Sampai saat ini SIPLah telah digunakan di 78.112 satuan pendidikan dengan jumlah Penyedia atau pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 11.000. Sementara itu jumlah produk barang dan jasa yang telah tersedia telah mencapai 246.624 item dengan nilai transaksi tahun 2019 hingga 2020 mencapai Rp5 triliun dari potensi ekonomi sebesar Rp28 triliun.

Jika pada 2019 limit belanja sekolah per transaksi dibatasi hanya sampai Rp200 juta, mulai 2020 sudah tidak lagi dibatasi. Ditambahkan pula sumber dana belanjanya yang semakin diperluas, tidak hanya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga dari seluruh sumber dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan.

Dengan memberdayakan pelaku usaha mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), toko, kedai dan warung di sekitar satuan pendidikan, saat ini SIPLah bermitra dengan sejumlah marketplace terpilih seperti Blibli.com, Eureka Bookhouse, Pesona Edu, PT INTI dan Toko Ladang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *