Kemendikbud: Penyesuaian/Inpasing Jabatan Fungsional PBJ

Biro Umum dan PBJ Kemendikbud telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyesuaian/Inpasing Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 31 Agustus 2020 s.d. 2 September 2020. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan, Bimtek tersebut dilakukan secara 2 (dua) metode yaitu secara langsung dan juga ‘daring’ untuk beberapa peserta yang berada di luar daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ ini merupakan sebuah penerapan dari amanat dari Pasal 88 ayat (a) Perpres 16 tahun 2018 mengenai Sumber Daya Manusia PBJ yang wajib dijabat oleh Jabfung Pengelola PBJ hingga 31 Desember 2020. Selain itu, Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBPBJ) yang menjelaskan mengenai fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJ di seluruh K/L/PD.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, personil pengadaan mengajukan penyesuaian/inpassing sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksaaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pengusulan melalui Sistem Informasi Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ milik LKPP.

Apabila sudah terdata di dalam sistem, akan dilanjutkan dengan uji kompetensi, dimana personil pengadaan dapat memilih menggunakan metode uji kompetensi Portofolio atau Tes Tertulis.

Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk mengakomodir uji kompetensi dengan metode portofolio yang praktik lebih detailnya dilakukan selama 2 hari ke depan.

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabfung melalui Penyesuaian/Inpassing dan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2019, administrator Sistem Informasi dapat diakses oleh 1 orang yang ditunjuk oleh instansi pengusul. Admin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut harus memiliki kesesuaian dalam tugas jabatan yang akan diduduki, secara lebih spesifik dapat diduduki oleh unit kerja yang membidangi SDM atau PBJ.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan LKPP menyatakan bahwa admin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari bidang teknis yang menangani pengadaan barang/jasa.

Oleh karenanya dengan mempertimbangkan batas akhir pengajuan inpassing yang semakin dekat, Biro Umum dan PBJ dapat berperan untuk membantu admin PPK dalam memproses pengajuan inpassing ke LKPP. Biro Umum dan PBJ dapat menggunakan hak akses admin PPK secara bersama-sama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *